Tanah Bumbu Perkuat Zona Integritas, Targetkan WBK dan WBBM 2026

Facebook
Twitter
WhatsApp

KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUM BU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai langkah strategis mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani. Penegasan itu disampaikan dalam Pembukaan Sosialisasi dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Banjarbaru, Sabtu (31/1/2026).

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati menyatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum kebangkitan kembali pembangunan Zona Integritas di lingkungan pemerintah daerah. Sejak 2025, pembangunan ZI telah ditetapkan sebagai prioritas daerah dalam mendorong reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Saat ini, Pemkab Tanah Bumbu menunjuk empat perangkat daerah pelayanan publik sebagai lokus pembangunan ZI, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), RSUD dr. H. Andi Abdurahman Noor, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencapil). Keempatnya didorong memenuhi indikator WBK dan WBBM melalui penguatan manajemen perubahan, penataan tata laksana, peningkatan kualitas layanan, hingga penguatan pengawasan internal.

Bupati menegaskan, mulai 2026 pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada empat SKPD tersebut. Seluruh perangkat daerah diminta menunjukkan inisiatif dan komitmen nyata membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel tanpa menunggu penunjukan resmi. Ia menekankan pentingnya aksi konkret, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pendampingan yang telah diberikan. Sosialisasi menghadirkan Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Wilayah II, Budi Prawira, sebagai narasumber bersama tim, guna memperkuat pemahaman teknis pembangunan ZI.

Pemkab Tanah Bumbu berharap langkah ini mempercepat terwujudnya predikat WBK dan WBBM sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah.