KABARTANAHBUMBU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengikuti Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (15/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, hingga agenda pembangunan berkelanjutan global.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Bappedalitbang Tanah Bumbu, M. Untung, mengatakan penyusunan RKPD 2027 dirancang agar memiliki keterpaduan dengan Asta Cita Presiden, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta berbagai Program Strategis Nasional yang dijalankan melalui koordinasi lintas sektor.
“Keselarasan ini mencakup penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, hingga dukungan terhadap Program Strategis Nasional melalui Rakortekbang,” ujar M. Untung.
Di tingkat provinsi, Tanah Bumbu diarahkan untuk semakin memperkuat perannya sebagai Gerbang Logistik Utama Kalimantan Selatan sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Sinergi pembangunan juga diwujudkan melalui dukungan terhadap proyek strategis, seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut serta peningkatan konektivitas Pelabuhan Batulicin sebagai jalur pelayaran internasional.
Selain itu, dokumen RKPD 2027 juga mengintegrasikan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB), terutama pada program rehabilitasi lahan pascatambang dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
Menurut M. Untung, RKPD Tahun 2027 merupakan implementasi tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029. Fokus utamanya adalah memperkuat fondasi transformasi pembangunan guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif yang selama ini masih mendominasi struktur ekonomi daerah.
“Tema pembangunan tahun 2027 adalah **’Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab’. Tema ini menjadi arah pembangunan agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial, risiko ekonomi, dan tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, pemerintah daerah mendorong percepatan diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga sebagai pusat hilirisasi industri.
Dalam rancangan RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan tiga aksi prioritas pembangunan, yakni transformasi ekonomi dan penguatan ketahanan daerah melalui hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kemandirian pangan. Prioritas berikutnya adalah transformasi infrastruktur kewilayahan dengan pengembangan kawasan berbasis potensi kecamatan, peningkatan kualitas jalan, sanitasi, dan konektivitas regional.
Sementara itu, transformasi pelayanan publik diarahkan pada peningkatan Indeks Pemerintahan Digital melalui integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sekaligus memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan agar layanan kepada masyarakat semakin efektif, merata, dan berkualitas.
