Bupati Andi Rudi Latif Perkuat Layanan Publik Digital Lewat Layanan Aktivasi IKD dan Agen Perlinsos

Facebook
Twitter
WhatsApp

KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat pelayanan publik berbasis digital melalui program aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan pendaftaran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di sejumlah kecamatan.

Program yang dilaksanakan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bekerja sama dengan Dinas Sosial (Dinsos) Tanah Bumbu ini merupakan upaya Bupati Andi Rudi Latif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel.

Pelayanan jemput bola tersebut dilaksanakan secara bertahap, dimulai di Kecamatan Kusan Hulu pada 8 Oktober 2026, Kecamatan Angsana pada 9 Oktober 2026, Kecamatan Mantewe pada 14 Oktober 2026, Kecamatan Karang Bintang pada 15 Oktober 2026, dan Kecamatan Satui pada 16 Oktober 2026.

Kepala Disdukcapil Tanah Bumbu, Gento Hariyadi, menjelaskan bahwa aktivasi IKD menjadi bagian dari percepatan digitalisasi administrasi kependudukan. Data kependudukan yang mutakhir diharapkan dapat mendukung penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan tepat sasaran.

Selain aktivasi IKD, masyarakat juga mendapatkan kesempatan untuk mendaftar sebagai Agen Perlinsos. Agen ini berperan membantu pemutakhiran data perlindungan sosial sehingga warga yang membutuhkan dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, sebanyak 220 orang telah mendapatkan layanan aktivasi IKD dan pendaftaran Agen Perlinsos di Kecamatan Mantewe. Sementara itu, di Kecamatan Kusan Hulu tercatat sebanyak 100 orang telah terlayani.

Melalui program tersebut, Pemkab Tanah Bumbu berharap akses pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah dijangkau masyarakat. Kolaborasi antara Disdukcapil dan Dinsos juga diharapkan mampu memperkuat kualitas data perlindungan sosial serta meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan.

Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berita Terbaru