KABARTANAHBUMBU.COM, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (5/5/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Eryanto Rais. Turut hadir mendampingi jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemkab Tanbu.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. (Purn) Dr. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., merupakan pertemuan koordinasi pertama yang digelar pada bulan Mei 2025. Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan pentingnya pemantauan dan pengendalian inflasi secara konsisten di setiap daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi tren inflasi terkini sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis yang perlu diambil pemerintah daerah dalam pengendalian harga dan ketersediaan bahan pokok,” ujar Tomsi.
Rakor juga mendengarkan paparan dari beberapa pemerintah daerah yang mencatatkan tingkat inflasi cukup tinggi. Mereka menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan untuk menekan lonjakan harga.
Selain itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, menyampaikan data terkini terkait perkembangan inflasi dan indeks harga konsumen periode 5 April hingga 1 Mei 2025.
Dukungan kebijakan juga datang dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang memaparkan strategi stabilisasi pasokan dan harga komoditas penting, termasuk minyak goreng, beras, dan bahan pangan lainnya yang berdampak langsung terhadap angka inflasi.
Melalui partisipasinya dalam Rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk aktif berperan dalam upaya pengendalian inflasi, sebagai bagian dari sinergi nasional dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.
