Pemkab Tanah Bumbu Mantapkan Sinkronisasi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Nasional

KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan komitmen kuat dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan strategis nasional. Komitmen ini ditegaskan oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, saat audiensi bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta.

Dalam forum tersebut, Bupati menekankan bahwa perencanaan pembangunan harus bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Sinkronisasi dengan kebijakan nasional adalah langkah strategis untuk itu,” jelasnya.


Capaian Reformasi Birokrasi dan Layanan Publik

Bupati turut memaparkan sejumlah capaian Pemkab Tanah Bumbu:

  • Indeks Reformasi Birokrasi naik dari 68,75 (kategori B) di 2023 menjadi 72,04 (kategori BB) pada 2024.
  • Indeks Pelayanan Publik meningkat dari 3,20 (kategori B-) ke 3,79 (kategori Baik) pada periode yang sama.

Namun, nilai SAKIP masih berada di kategori B. Pemerintah daerah menargetkan perbaikan menuju kategori BB atau A pada 2025.


Penguatan Zona Integritas

Sejak 2019, baru Dinas Dukcapil yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Bupati menegaskan komitmen untuk memperluas capaian ini ke unit kerja lain dengan pendekatan yang terukur dan melibatkan seluruh elemen.

“Zona integritas adalah fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani,” ujarnya.


Dukungan KemenPAN-RB

Audiensi juga menjadi ruang konsultasi strategis antara Pemkab Tanah Bumbu dan KemenPAN-RB. Narasumber yang hadir dari KemenPAN-RB antara lain:

  • Muhammad Yusuf Kurniawan, S.H., M.Si. – Asisten Deputi Pelayanan Publik
  • Budi Prawira, S.E., M.M. – Asisten Deputi RB Wilayah II
  • Tim ahli: Paulus Julius Rahakbauw dan Alif Fajar Sidiq

Turut mendampingi Bupati: Pj. Sekda Yulian Herawati, para asisten daerah, kepala dinas, inspektur, serta sejumlah pejabat lainnya.