KABARTANAHBUMBU.COM, Banjarmasin – Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Kalimantan Selatan 2025 menegaskan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah. Kegiatan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (8/9/2025) ini menjadi momentum konsolidasi peran Bunda PAUD se-Kalimantan Selatan dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan anak usia dini.
Bunda PAUD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Irmayani Rudi Latif, menilai rakor tersebut sangat penting sebagai forum penyatuan langkah. Ia menekankan perlunya sinergi lintas daerah agar anak-anak di Kalimantan Selatan dapat memperoleh pembelajaran dasar yang bermutu sebelum memasuki sekolah dasar.
“Rakor ini mempertegas komitmen bersama dalam mendukung kebijakan wajib belajar satu tahun pra sekolah. Dengan sinergi seluruh kabupaten/kota, kita dapat memastikan anak-anak mendapatkan pembelajaran dasar yang bermutu, sekaligus mempersiapkan transisi yang lebih matang ke jenjang sekolah dasar,” ujarnya.
Rakor tahun ini juga dirangkai dengan pengukuhan Bunda PAUD Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, oleh Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin. Dalam kesempatan itu, Andi Irmayani turut menyampaikan apresiasi atas pengukuhan tersebut dan berharap amanah itu dapat memperkuat peran strategis Bunda PAUD di Kalimantan Selatan.
Selain pengukuhan, rakor diisi dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pokja PAUD dengan sejumlah mitra strategis, paparan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel mengenai dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan wajib belajar pra sekolah, serta penyampaian materi dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalsel terkait peran Bunda PAUD dalam penyediaan layanan PAUD yang berkualitas.
Kegiatan juga menghadirkan diskusi kelompok perwakilan kabupaten/kota yang diharapkan mampu merumuskan rencana tindak lanjut konkret. Dengan demikian, target percepatan implementasi wajib belajar pra sekolah satu tahun di Kalimantan Selatan dapat lebih cepat tercapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
