KABARTANAHBUMBU.COM, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Publik sebagai upaya memperkuat kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah daerah. Kegiatan yang digelar di Kantor Bupati Tanah Bumbu, Batulicin, pada Kamis (6/11/2025) ini menjadi wadah resmi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap rancangan standar pelayanan publik DiskominfoSP.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala DiskominfoSP, Al Husain Mardani yang diwakili Sekretaris Dinas, Efrin, menyampaikan bahwa FKP merupakan langkah strategis untuk memastikan penyusunan standar pelayanan publik dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat guna menerima kritik, saran, maupun rekomendasi yang konstruktif agar pelayanan semakin sesuai kebutuhan publik. Pelaksanaan FKP juga merupakan bentuk penerapan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Efrin menambahkan, pelibatan publik dalam penyusunan standar pelayanan penting untuk menjamin kualitas layanan DiskominfoSP yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya terkait informasi, komunikasi, keterbukaan data, layanan digital pemerintahan, dan teknologi informasi. Melalui forum ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ia berharap rekomendasi yang muncul dari diskusi dapat menjadi landasan penguatan inovasi layanan, sekaligus mempercepat transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
FKP diikuti berbagai unsur masyarakat, mulai dari pengguna layanan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, perwakilan media, hingga perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas elemen tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memastikan standar pelayanan publik yang disusun benar-benar relevan, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Pemerintah berharap forum ini memberi manfaat nyata dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
