KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja, khususnya di sektor jasa konstruksi. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Jasa Konstruksi, Jumat (13/6/2025), di ruang rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati, Batulicin.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, dr. H. Andi Rudi Latif, melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Yulian Herawati, yang juga membacakan sambutan dan arahan dari kepala daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanah Bumbu, Vina Dwina Yuskin.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Rudi Latif melalui Pj Sekda menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini yang dinilai sebagai langkah konkret dalam menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan. Ia menegaskan bahwa setiap pekerja, terlebih mereka yang bekerja di sektor berisiko tinggi seperti jasa konstruksi, memiliki hak yang mutlak untuk mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
“Perlindungan sosial ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban, tetapi kebutuhan mendesak dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ini merupakan bagian dari penguatan Sumber Daya Manusia yang sehat, produktif, dan sejahtera,” ujar Yulian.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2025–2030, yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung penuh Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penyedia dan pelaksana jasa konstruksi telah mendaftarkan proyek mereka ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong perlindungan menyeluruh terhadap seluruh pekerja konstruksi, memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), serta merumuskan rekomendasi strategis untuk implementasi lebih lanjut.
Pj Sekda Yulian Herawati juga menekankan pentingnya komitmen moral dan administratif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, lembaga vertikal, dan pelaku usaha jasa konstruksi dalam menyukseskan perlindungan ketenagakerjaan ini.
“Kami berharap hasil dari kegiatan ini menjadi pijakan strategis dalam membangun sinergi lintas sektor. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap memberikan dukungan penuh terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja jasa konstruksi, demi menciptakan lingkungan kerja yang aman, layak, dan manusiawi,” tutupnya.
