KABARTANAHBUMBU, Tanah Bumbu – Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam membela kepentingan rakyat kecil kembali dibuktikan melalui kebijakan strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Melalui Peraturan Bupati, Pemkab secara resmi membebaskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Langkah progresif ini menjadi bukti nyata keberpihakan Bupati terhadap warga kurang mampu, sekaligus menunjukkan keseriusan Pemkab Tanah Bumbu dalam mendukung program nasional perumahan rakyat. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan kini telah diimplementasikan secara penuh di bawah kepemimpinan Bupati Andi Rudi Latif.
“Ini bukan sekadar janji, tetapi bukti nyata bahwa Bupati Andi Rudi Latif berpihak pada rakyat kecil,” tegas Kepala Dinas PUPR Tanah Bumbu, Hernadi Wibisono, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Amruddin, Minggu (13/4/2025).
Amruddin menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan retribusi ini berlaku untuk bangunan hunian tidak bertingkat dengan luas di bawah 70 m² serta bangunan bertingkat dengan luas di bawah 100 m². Sementara itu, bangunan komersial seperti rumah mewah atau perkantoran tetap dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memberikan keringanan ekonomi bagi masyarakat, kebijakan ini juga dinilai sebagai langkah maju dalam mendorong kemudahan perizinan dan mempercepat pembangunan hunian layak di daerah.
Kebijakan ini pun menuai apresiasi dari berbagai kalangan yang menilainya sebagai wujud kepemimpinan yang peka, responsif, dan benar-benar hadir di tengah masyarakat. Di bawah kepemimpinan Andi Rudi Latif, Pemkab Tanah Bumbu terus menunjukkan arah pembangunan yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan riil warga.
Melalui serangkaian terobosan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, Bupati Andi Rudi Latif semakin mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya bekerja dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk menghadirkan solusi konkret bagi warganya.
