KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat strategi komunikasi publik sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas penyampaian informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan dalam Public Communication Summit 2026 yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu, Al Husain Mardani, menghadiri forum bertema “Sinergi Pengelolaan Isu dan Reputasi di Era Digital” yang mempertemukan para pemangku kepentingan komunikasi publik dari berbagai daerah.
Menurut Eryanto Rais, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas komunikasi pemerintah dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.
“Public Communication Summit 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat komunikasi publik dalam membangun kepercayaan masyarakat. Forum ini juga menegaskan pentingnya efektivitas penyampaian informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital,” ujar Eryanto menyampaikan pesan Bupati Andi Rudi Latif.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menegaskan bahwa komunikasi publik kini tidak lagi sebatas menyampaikan informasi, melainkan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan isu serta menjaga reputasi institusi pemerintah. Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci menghadapi tantangan disinformasi, fitnah, hingga ujaran kebencian yang berkembang di media sosial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menjelaskan bahwa Public Communication Summit 2026 dirancang sebagai forum strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur di bidang komunikasi publik sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam implementasi narasi tunggal pemerintah. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sumber daya manusia, membangun sinergi pengelolaan isu, serta menjaga reputasi institusi pemerintah.
Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pembekalan dari sejumlah narasumber nasional. Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dudy Rudianto, menekankan pentingnya memahami persepsi, emosi, dan perilaku masyarakat sebelum menyusun strategi komunikasi agar mampu membangun kepercayaan dan menciptakan dialog dua arah.
CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengulas perubahan pola konsumsi informasi akibat perkembangan Artificial Intelligence (AI) serta hadirnya Generasi Alpha yang menuntut pemerintah lebih adaptif memanfaatkan berbagai platform digital. Sementara Kepala Subdirektorat Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Ani Natalia Pinem, menyoroti pentingnya respons cepat, transparan, dan berbasis fakta dalam menghadapi isu agar tidak berkembang menjadi krisis.
Adapun Konsultan Komunikasi Krisis dan Strategic Public Relations, Jojo S. Nugroho, menegaskan komunikasi publik yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun kedekatan emosional melalui konten yang relevan, visual, dan tepat waktu. Rangkaian kegiatan ditutup dengan deklarasi komitmen bersama pengelolaan isu di era digital sebagai wujud sinergi dalam membangun komunikasi publik yang terintegrasi, kredibel, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.
