Kabartanahbumbu.com, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2026 secara realistis, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Eryanto Rais, saat menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (3/11/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Hasanudin dan dihadiri jajaran SKPD, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan Perusda.
Dalam penyampaiannya, pemerintah daerah memberikan apresiasi terhadap saran, kritik, dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD. Menurut Eryanto, kontribusi DPRD menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan anggaran agar APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara tepat sasaran. Ia memastikan penyusunan RAPBD mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas sesuai arah kebijakan pembangunan Tanah Bumbu.
Lebih lanjut, pemerintah menyiapkan strategi pengendalian inflasi dan pemerataan pembangunan melalui penguatan ketahanan pangan, optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta percepatan program prioritas di seluruh kecamatan. Di bidang pendapatan daerah, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi melalui optimalisasi pajak serta retribusi, termasuk pengembangan sumber pendapatan baru guna memperkuat kemandirian fiskal.
Penyesuaian belanja daerah juga dilakukan secara selektif agar efisiensi anggaran tetap sejalan dengan peningkatan kualitas layanan dasar publik, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah memastikan reformasi tata kelola anggaran terus diperkuat melalui sistem keuangan berbasis digital dan peningkatan fungsi pengawasan Inspektorat.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 juga ditetapkan berbasis data potensi riil. Pemerintah mendorong digitalisasi layanan pajak, optimalisasi retribusi, serta peningkatan koordinasi antar-SKPD pengelola pendapatan. Sektor pertanian, perikanan, dan energi diprioritaskan untuk mendorong ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemkab berharap RAPBD 2026 berjalan efisien, akuntabel, dan berkelanjutan demi mempercepat kemajuan pembangunan Tanah Bumbu.
