Pemkab Tanbu Dorong Digitalisasi dan Kepatuhan Pajak Lewat FGD Optimalisasi PAD

Facebook
Twitter
WhatsApp

KABARTANAHBUMBU.COM, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Optimalisasi dan Inovasi dalam Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)” di Banjarbaru, Rabu (3/12/2025). Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan langkah konkret meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif.

Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Sekretaris Daerah Yulian Herawati menegaskan pentingnya pendekatan kreatif, inovatif, dan berbasis data dalam penguatan PAD. Ia menilai dinamika ekonomi yang terus berkembang menuntut pemerintah daerah beradaptasi dengan pola kerja yang lebih modern dan akuntabel. Karena itu, FGD diharapkan menjadi wahana dialog terbuka guna melahirkan ide dan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti Badan Pendapatan Daerah bersama perangkat daerah terkait.

Dalam penyampaiannya, Bupati menekankan sejumlah aspek strategis yang harus diperkuat, mulai dari digitalisasi layanan perpajakan daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembaruan basis data, hingga penguatan regulasi serta optimalisasi fungsi pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh langkah tersebut dianggap krusial untuk memastikan proses pengelolaan pendapatan berjalan transparan, akurat, dan berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya inovasi dan kemitraan multipihak. Kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai mampu menciptakan ekosistem pendapatan yang lebih efektif dan efisien. Dengan pendekatan partisipatif, Bupati meyakini capaian PAD Tanah Bumbu dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan daerah.

Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FGD. Ia berharap forum ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat pencapaian target PAD, memperbaiki tata kelola pendapatan, serta memperkuat pondasi fiskal daerah agar pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.