KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2026 Kabupaten Tanah Bumbu resmi berakhir. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mendorong para aparatur yang mengikuti pelatihan tidak sekadar menyelesaikan pendidikan, tetapi mampu menerapkan kompetensinya untuk memperbaiki pelayanan publik.
Penutupan PKP berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Jumat (4/9/2026). Kegiatan ditutup Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais.
PKP menjadi bagian dari upaya Pemkab Tanah Bumbu memperkuat kapasitas aparatur, khususnya dalam kepemimpinan, kompetensi teknis, integritas, serta kemampuan mengelola pelayanan publik secara profesional.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Eryanto Rais, Andi Rudi Latif menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, responsif, serta memberikan manfaat nyata. Karena itu, hasil pelatihan harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja.
“Saya meminta kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan pelatihan ini agar mampu menjadi agen perubahan di unit kerja masing-masing,” pesan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif yang disampaikan Eryanto Rais.
Para pejabat pengawas juga didorong membangun budaya kerja yang disiplin dan kolaboratif. Pemanfaatan teknologi dan inovasi serta penyederhanaan proses kerja menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi prosedur yang berbelit.
Selain kompetensi, integritas menjadi perhatian utama. Bupati mengingatkan jabatan merupakan amanah, sedangkan kewenangan harus digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan organisasi dan masyarakat.
Melalui PKP Angkatan IV Tahun 2026, Pemkab Tanah Bumbu berharap lahir aparatur yang profesional, berintegritas, inovatif, dan responsif. Penguatan tersebut diharapkan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, melayani, dan akuntabel.
