Kabartanahbumbu.com, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Hotel Lotusa Batulicin, Kamis (30/10/2025). Kegiatan ini menjadi ruang dialog resmi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membahas penyempurnaan standar layanan, terutama di sektor perizinan dan penanaman modal.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Administrasi Umum Setda Tanah Bumbu, M. Yamani, menegaskan bahwa FKP merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan berintegritas. Forum ini juga menjadi bagian implementasi Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik, serta mendukung target pembangunan zona integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
FKP menghadirkan narasumber dari Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan dan diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, hingga perwakilan masyarakat. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menyampaikan masukan dan rekomendasi konstruktif terkait peningkatan layanan perizinan agar lebih efektif, responsif, dan pro investasi.
M. Yamani menyampaikan bahwa DPMPTSP sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dituntut terus melakukan pembenahan, termasuk memperkuat integritas, profesionalitas aparatur, dan memperluas inovasi layanan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Transformasi sistem pelayanan menjadi fokus agar proses perizinan dapat dilakukan lebih cepat, sederhana, transparan, dan akuntabel, sehingga menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif di Tanah Bumbu.
Ia menambahkan, keberhasilan reformasi pelayanan publik hanya dapat tercapai melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, FKP diharapkan tidak hanya menjadi agenda formal, tetapi menjadi forum evaluasi dan penyusunan langkah strategis yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Tanah Bumbu.
