KABARTANAHBUMBU.COM, TANAH BUMBU – Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Workshop Manajemen Risiko Organisasi Tahun 2026 lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (2/4/2026), di Pendopo Kantor Bupati Batulicin. Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika dan kompleksitas pembangunan.
Workshop diikuti perwakilan Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Sekretaris Daerah, Yulian Herawati.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Andi Rudi Latif yang dibacakan Sekda Yulian Herawati menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan mendesak dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Menurutnya, setiap kebijakan dan program pemerintah daerah memiliki potensi risiko yang harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, analisis, hingga mitigasi yang tepat.
Ia menyebutkan, pengelolaan risiko yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas perencanaan, ketepatan dalam pengambilan keputusan, serta optimalisasi pencapaian target pembangunan daerah. Karena itu, penguatan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengimplementasikan manajemen risiko dinilai sangat penting.
Workshop ini menghadirkan narasumber Kepala BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Ayi Royanto, Ak., M.Si., CA., CPMA., QIA., CGCAE., ASKOM., yang memberikan pemaparan terkait strategi penerapan manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga dipandang sebagai forum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat komitmen bersama antarperangkat daerah dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap seluruh peserta dapat mengikuti workshop dengan serius dan penuh tanggung jawab, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga mampu diaplikasikan secara optimal di instansi masing-masing.
Melalui kegiatan ini, tata kelola pemerintahan di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu, diharapkan semakin profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.
